Perlindungan hukum terhadap sumber daya laut dari tindak pidana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kita semua tahu betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan. Namun, seringkali masih banyak tindakan kriminal yang merugikan sumber daya laut kita.

Menurut pakar hukum lingkungan, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, perlindungan hukum terhadap sumber daya laut dari tindak pidana harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. “Sumber daya laut adalah aset berharga yang perlu dijaga dengan baik. Tindakan kriminal seperti penangkapan ikan secara ilegal atau pencemaran lingkungan laut dapat merusak ekosistem laut secara permanen,” ujarnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini tentu merugikan para nelayan lokal dan juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut kita. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat perlu diterapkan untuk mencegah tindakan kriminal semacam ini.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat tindak pidana terhadap sumber daya laut mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam melindungi sumber daya laut kita. “Kerugian akibat tindak pidana terhadap sumber daya laut tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia,” kata Kepala BNPB, Doni Monardo.

Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam melindungi sumber daya laut dari tindak pidana. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan sumber daya laut kita dapat tetap lestari untuk generasi mendatang. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya laut demi kesejahteraan bersama,” tambah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo.