Penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, sayangnya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum ini.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di laut adalah minimnya jumlah kapal patroli yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kami memiliki keterbatasan dalam hal jumlah kapal patroli yang dapat dioperasikan secara bersamaan. Hal ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di laut.”

Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kurangnya koordinasi antara kepolisian, TNI AL, dan lembaga terkait lainnya seringkali menyulitkan proses penegakan hukum di laut.”

Namun, meskipun banyak kendala yang dihadapi, ada solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait dan memperbanyak kapal patroli yang dimiliki oleh pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, “Kerjasama antara lembaga terkait sangat penting dalam penegakan hukum di laut. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak investasi dalam pembangunan kapal patroli guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.”

Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga terkait dan peningkatan jumlah kapal patroli, diharapkan penegakan hukum di laut dapat menjadi lebih efektif dan dapat menjaga keamanan serta ketertiban di perairan Indonesia. Semoga solusi-solusi ini dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan penegakan hukum di laut.