Bakamla (Badan Keamanan Laut) memiliki peran dan kewenangan yang sangat penting dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan laut, Bakamla memiliki tugas pokok untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, terorisme maritim, dan perdagangan manusia.

Peran dan kewenangan Bakamla dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Bakamla juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peran Bakamla dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia sangat strategis untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam laut kita.” Hal ini sejalan dengan visi Bakamla untuk menjadi lembaga yang profesional dan modern dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi dan intelijen maritim. Hal ini penting untuk mengatasi ancaman lintas negara seperti pencurian ikan dan perdagangan manusia di wilayah perairan Indonesia.

Dengan peran dan kewenangan yang jelas, Bakamla diharapkan dapat meningkatkan pengawasan wilayah perairan Indonesia dan melindungi kepentingan negara. Dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga Bakamla terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.