Ketegasan penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Namun, seringkali kita melihat bahwa penegakan hukum di bidang perikanan masih belum optimal.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), M. Abdurrahman, “Ketegasan penegakan hukum perikanan di Indonesia masih belum maksimal. Banyak kasus illegal fishing yang terjadi dan pelakunya sering lolos dari hukuman karena lemahnya penegakan hukum.”

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakoptimalan penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Menurut Kepala Badan Pengawas Perikanan (BPS) RI, Agus Suherman, “Ketegasan penegakan hukum perikanan akan sulit tercapai jika tidak ada koordinasi yang baik antara KKP, Polri, dan Kejaksaan.”

Selain itu, rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal fishing juga menjadi masalah serius. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa “Ketegasan penegakan hukum perikanan harus diiringi dengan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.”

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketegasan penegakan hukum perikanan di Indonesia. Mulai dari peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan sanksi bagi pelaku illegal fishing, hingga peningkatan pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Dengan meningkatnya ketegasan penegakan hukum perikanan di Indonesia, diharapkan dapat mengurangi kasus illegal fishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi laut Indonesia agar tetap lestari untuk generasi mendatang.